Dampak Perubahan Iklim, Prabowo Percepat Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur semakin menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidatonya di sesi ketiga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil, pada 19 November 2024, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa keputusan ini tak terlepas dari dampak perubahan iklim global yang semakin parah.

“Indonesia menderita dampak langsung dari perubahan iklim. Daerah pesisir kita terendam oleh naiknya permukaan laut. Kita terpaksa memindahkan ibu kota kita,” ujar Prabowo. Sebagai contoh, ia menyoroti naiknya permukaan laut di pantai utara Jawa yang mencapai lima sentimeter setiap tahunnya.

Akibatnya, ratusan ribu hektar lahan produktif hilang, mengancam penghidupan petani dan nelayan. Situasi ini, menurut Prabowo, berpotensi memperburuk kemiskinan dan kelaparan di Indonesia.

Komitmen Global untuk Perubahan

Dalam sesi bertema Sustainable Development and Energy Transition, Prabowo menegaskan pentingnya kerja sama global dalam mengatasi tantangan perubahan iklim, kelaparan, dan kemiskinan. Ia juga menyatakan bahwa Indonesia memiliki visi besar untuk mencapai net zero emission sebelum tahun 2050. Beberapa langkah konkret yang disebutkan adalah:

• Peningkatan penggunaan biodiesel.
• Konversi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menjadi energi baru terbarukan.

Prabowo juga mengumumkan bahwa Indonesia menyumbang 30 juta dolar AS (setara Rp 477 miliar) kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mendukung program-program kesehatan global.

Kritik dan Kontroversi IKN

Proyek pemindahan ibu kota, Nusantara, yang dimulai pada masa Presiden Joko Widodo, telah menuai kritik. Beberapa pengamat menyebut proyek ini berpotensi membebani anggaran negara, sementara aktivis lingkungan menyoroti dampaknya terhadap masyarakat adat dan lahan di Kalimantan Timur.

Forest Watch Indonesia (FWI) menyebut bahwa penggusuran masyarakat adat telah terjadi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Menurut mereka, lahan-lahan produktif seperti sawah dan ladang warga rusak, sehingga sumber penghidupan hilang.

Namun, pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen menyelesaikan pembangunan infrastruktur inti untuk pusat pemerintahan baru dalam waktu empat hingga lima tahun. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa target pembangunan mencakup kantor eksekutif, legislatif, yudikatif, serta fasilitas perumahan untuk aparatur sipil negara (ASN).

Dukungan Material untuk Pembangunan

Pembangunan IKN membutuhkan material berkualitas tinggi untuk memastikan proyek ini berjalan lancar. PT Jagat Saksana Makmur telah mendukung berbagai proyek besar di Indonesia dengan menyediakan material berkualitas yang terjangkau. Dengan pengalaman luas dan kerja sama strategis dengan pemasok utama, kami siap membantu mewujudkan infrastruktur IKN yang andal dan berkelanjutan. Silahkan hubungi tim marketing kami untuk mendapat penawaran terbaik mengenai kebutuhan konstruksimu.